LEBONG — Lebih dari satu dari sepuluh penduduk Kabupaten Lebong masih hidup dalam kondisi kurang pangan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi penduduk dengan asupan energi di bawah kebutuhan minimum (Prevalence of Undernourishment/PoU) di daerah itu mencapai 10,79 persen pada 2025.
Angka tersebut memang membaik jika dibandingkan dengan posisi 2024 yang sebesar 12,38 persen. Namun, jika ditarik dalam lima tahun terakhir, trennya justru naik 2,76 persen. Artinya, kondisi kerawanan pangan di Lebong secara struktural belum sepenuhnya teratasi.
Berdasarkan data BPS yang diolah Katadata, dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, hanya Rejang Lebong yang mencatatkan PoU lebih tinggi dari Lebong, yakni 11,61 persen. Sebaliknya, Kota Bengkulu menjadi daerah dengan tingkat kurang pangan terendah, yaitu 6,06 persen.
Peringkat PoU Bengkulu dari terendah ke tertinggi pada 2025:
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendefinisikan PoU sebagai kondisi di mana seseorang secara rutin mengonsumsi pangan dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi kehidupan yang normal, aktif, dan sehat. Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kerawanan pangan dan gizi suatu wilayah.
Dengan angka 10,79 persen, berarti kurang dari 10,79 persen dari total penduduk Lebong gagal memenuhi kecukupan energi dari makanannya sehari-hari. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah pedalaman yang akses pangannya terbatas.
Meskipun terjadi penurunan tahunan, kenaikan dalam setengah dekade terakhir menunjukkan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif menekan angka kerawanan pangan secara berkelanjutan. Pemkab Lebong perlu mengevaluasi program bantuan pangan dan distribusi logistik ke wilayah terpencil, serta memperkuat akses ekonomi rumah tangga miskin.
Data ini juga menjadi pengingat bahwa perbaikan gizi dan ketersediaan pangan tidak bisa hanya diukur dari satu tahun ke tahun berikutnya. Tren jangka panjang justru menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik, bukan sekadar bantuan sesaat.