KAUR — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kaur, Harles Feferman, mengakui capaian saat ini menjadi pekerjaan rumah besar. Setelah berhasil melampaui target pada 2025, realisasi kepesertaan di tahun ini justru merosot tajam.
Peringkat Terbawah Setelah Sempat Jadi Juara
Pada 2025, capaian UCJ Kabupaten Kaur mencapai 32,17 persen, melampaui target nasional yang berada di angka 31,36 persen. Prestasi itu setara 106,71 persen dari target dan menjadikan Kaur satu-satunya kabupaten di Bengkulu yang berhasil melampaui target pusat.
Namun, capaian positif itu tak bertahan. Hingga pertengahan 2026, persentase kepesertaan justru turun drastis menjadi 15,71 persen. "Prestasi 2025 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah baik justru menurun," kata Harles di Kaur, Kamis.
Strategi Pemkab: OPD hingga CSR Perusahaan
Pemkab Kaur mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memperluas kepesertaan. Sasaran utama meliputi pekerja formal, pekerja informal, aparatur pemerintah, hingga pekerja rentan.
Selain itu, dunia usaha juga akan dilibatkan. Harles mendorong perusahaan yang beroperasi di Kaur memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat dari kelompok desil rendah.
"Kami akan menggandeng perusahaan agar memanfaatkan program CSR untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Dengan dukungan dunia usaha, kami optimistis kekurangan peserta dapat terpenuhi," ujarnya.
Baru 6.300 Peserta Aktif, Target 13.300 Lebih
Hingga Juli 2026, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur tercatat lebih dari 6.300 orang. Angka itu masih kurang sekitar 7.000 peserta untuk memenuhi target UCJ 2026. Pemkab menargetkan perluasan kepesertaan secara agresif di sisa tahun ini.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, mengapresiasi komitmen Pemkab Kaur. Ia menilai keberhasilan melampaui target pada 2025 membuktikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ferama berharap kolaborasi lintas sektor kembali diperkuat pada 2026 agar peningkatan kepesertaan pekerja formal dan informal berjalan optimal. "Semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Kaur memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," pungkasnya.
