BENGKULU — Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin rapat koordinasi TAPD di ruang kerjanya, Kamis (8/10). Rapat dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Kepala Baperida, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum. Agenda utamanya mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD Provinsi Bengkulu.
Dua Skenario Belanja Modal: Dengan dan Tanpa Pinjaman
Pembahasan rapat diarahkan pada rencana pinjaman daerah sebagai opsi pendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur. TAPD menyiapkan dua skenario sekaligus, tergantung apakah pemerintah daerah memakai skema pinjaman atau tidak.
"Kalau kita tidak meminjam, KUA-PPAS kita seperti ini. Kalau kita meminjam, skenarionya juga sudah kita siapkan. Dengan mekanisme pinjaman, belanja infrastruktur atau belanja modal kita bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Tetapi kalau tidak menggunakan pinjaman, tentu akan berkurang," jelas Herwan.
Selisih belanja modal antara kedua skenario menjadi pertimbangan utama. Tanpa pinjaman, ruang fiskal daerah dinilai tidak cukup menampung seluruh kebutuhan infrastruktur yang sudah diusulkan.
Usulan Pinjaman ke BJB Sudah Disurati ke DPRD
Pemerintah Provinsi Bengkulu masih mengusulkan pinjaman melalui Bank Jabar Banten (BJB) sebagai salah satu opsi yang dibahas bersama DPRD. Usulan itu, menurut Herwan, sudah disampaikan secara resmi.
"Sudah kita sampaikan dan sudah kita surati dewan. Ini namanya usulan, tetap kita usulkan. Selanjutnya tinggal pembahasan di Banggar dan nanti tentu akan ada kesimpulan," ujarnya.
Proses selanjutnya berada di tangan Badan Anggaran DPRD. Banggar akan menimbang usulan pinjaman tersebut bersama dokumen KUA-PPAS yang sudah masuk.
Keputusan Akhir Menunggu Pembahasan Banggar
Herwan menegaskan TAPD dan Banggar DPRD akan terus membahas untuk mencari keputusan terbaik. Dua pertimbangan yang dipakai: kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.
"Dengan Banggar, TAPD selalu berdiskusi dan membahas bersama. Jadi nanti kita cari yang terbaik," pungkasnya.
Hasil pembahasan itu akan menentukan arah belanja modal Provinsi Bengkulu, termasuk apakah proyek infrastruktur dikerjakan penuh atau disesuaikan dengan pagu yang tersedia.
