BENGKULU — Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 tidak berjalan sendiri. Seluruh program pembangunan daerah akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2029 agar tidak terjadi tumpang tindih prioritas antara pemerintah pusat dan kabupaten.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 digelar bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu. Kesepakatan yang sama juga dilakukan untuk Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Mengapa RPJMD Harus Disinkronkan dengan Program Pusat?
Arie menegaskan bahwa program pemerintah daerah harus sinergi dengan program pusat. Ia meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RPJMN sampai 2029 segera disinkronkan bersama, sehingga program pusat dan program APBD bisa berjalan searah.
"Program pemerintah daerah harus sinergi dengan program pusat. RPJMD dan RPJMN sampai 2029 ini harus segera kita sinkronkan bersama, sehingga program pusat dan program APBD bisa berjalan searah," kata Arie di Bengkulu, Sabtu.
Penyelarasan ini dinilai krusial agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD mampu mendukung arah kebijakan nasional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan internal daerah.
Anggaran 2027 dan Perubahan 2026 Dikebut Bersamaan
Proses penyusunan anggaran kali ini berlangsung cepat. Arie menyebut pihaknya langsung bergerak maraton setelah penandatanganan kesepakatan rancangan anggaran untuk dua periode sekaligus, yakni APBD 2027 dan APBD Perubahan 2026.
"Kita maraton, langsung penandatanganan kesepakatan tentang rancangan anggaran APBD 2027. Kita berharap APBD yang kita sepakati, baik anggaran 2027 maupun anggaran perubahan 2026, mudah-mudahan betul-betul tepat sasaran dan menjadi skala prioritas pembangunan," ujarnya.
Percepatan ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat sebelum tahun anggaran berjalan.
Apa Target Akhir dari Kesepakatan KUA-PPAS Ini?
Bupati menekankan bahwa hasil pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada kesepakatan formal antara eksekutif dan legislatif. Ia mendorong agar seluruh dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya penyelarasan RPJMD dan RPJMN, target akhirnya adalah kebijakan anggaran daerah yang tidak hanya searah dengan pemerintah pusat, tetapi juga tetap menjawab persoalan prioritas pembangunan lokal di Kabupaten Bengkulu Utara.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap pos anggaran memiliki sasaran yang jelas dan terukur, khususnya untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
