MUKOMUKO — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk merealisasikan program pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) tahun depan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama pada Kesbangpol Mukomuko, Nety Wismarnasari, memastikan anggaran kegiatan ini bisa diperjuangkan karena adanya sinergitas dengan kejaksaan.
"Anggaran program Pakem bisa diperjuangkan tahun ini karena kita ada sinergitas dengan kejaksaan," kata Nety saat dihubungi dari Bengkulu, Jumat.
Pergeseran Lokasi dari V Koto ke Pondok Suguh
Rencana awal, kegiatan sosialisasi dijadwalkan berlangsung di Kecamatan V Koto. Namun, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, wilayah tersebut tidak menunjukkan adanya konflik terkait aliran kepercayaan maupun keagamaan.
Sebaliknya, Kecamatan Pondok Suguh justru dinilai memiliki potensi kerawanan. Nety menyebut ada indikasi konflik yang berkaitan dengan kehidupan beragama di daerah itu, sehingga prioritas kegiatan dialihkan ke sana.
"Sejauh ini dua kecamatan, yakni Kecamatan V Koto dan Kecamatan XIV Koto masih aman, hanya ada satu persoalan keagamaan yang pernah terjadi di Kecamatan Lubuk Pinang dan masalah itu sudah selesai," ujarnya.
Jadwal Pelaksanaan dan Tujuan Kegiatan
Program Pakem dijadwalkan bergulir pada triwulan ketiga, mencakup bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Target utamanya adalah menjaga situasi dan kondisi masyarakat tetap kondusif, sekaligus mencegah munculnya konflik horizontal akibat perbedaan keyakinan.
Sosialisasi ini juga bertujuan membentengi warga dari pengaruh aliran kepercayaan yang berpotensi menjadi bagian dari kelompok radikal. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi penyebaran paham yang bertentangan dengan aturan dan nilai kebangsaan.
Kilafatul Muslimin di Penarik Jadi Pengalaman Berharga
Langkah preventif ini tidak lepas dari pengalaman pahit di Kecamatan Penarik. Sebelumnya, aparat Densus 88 menangkap sejumlah anggota kelompok Kilafatul Muslimin di wilayah tersebut, sebuah kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pasca-penangkapan, Densus 88 secara rutin memberikan bantuan sosial kepada keluarga anggota yang ditangkap. Tugas Kesbangpol saat itu adalah mendampingi proses pembagian bantuan tersebut, selain memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap menerima haknya, termasuk bantuan BPJS Kesehatan dari pemerintah.
Dengan adanya pengalaman tersebut, Nety menegaskan sosialisasi Pakem ke depan harus lebih masif. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh doktrin aliran yang menyimpang, serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
