Anggota DPR RI Komisi X Dewi Coryati mengajak seluruh warga Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, untuk mendukung kelancaran Sensus Ekonomi Nasional (SEN) 2026 yang tengah berlangsung. Ia meminta masyarakat tidak ragu memberikan jawaban akurat kepada petugas sensus, karena data yang terkumpul akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan, bukan dasar penetapan pajak. Pendataan di wilayah kerja BPS Rejang Lebong akan berjalan hingga 31 Agustus 2026 dan melibatkan 241 petugas di 15 kecamatan.
REJANG LEBONG — Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menggencarkan pendataan Sensus Ekonomi Nasional (SEN) 2026 di Bengkulu. Anggota DPR RI Komisi X Dewi Coryati menegaskan bahwa keberhasilan sensus ini tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya.
"Pelaksanaan SEN 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak di daerah agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat," kata Dewi dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar BPS di Rejang Lebong, Rabu.
Kekhawatiran Warga Soal Rincian Pertanyaan
Di tengah berjalannya pendataan, beredar keresahan di masyarakat mengenai detail pertanyaan yang diajukan petugas. Mulai dari pengeluaran bulanan, biaya listrik, status rumah, pendapatan, hingga jenis tabung gas yang digunakan kerap membuat warga ragu untuk menjawab.
Menanggapi hal itu, Dewi Coryati memberikan jaminan bahwa seluruh data yang disampaikan warga bersifat rahasia dan tidak akan disalahgunakan. Sensus ini murni bertujuan untuk pemetaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan.
"Masyarakat tidak perlu khawatir memberikan jawaban kepada petugas sensus, karena sensus ini tidak berkaitan dengan besaran pajak yang akan dibayarkan dan data tidak disalahgunakan. Ini murni untuk kepentingan pemetaan pembangunan," tegasnya.
Mengapa Data Sensus 2026 Menjadi Krusial?
Dewi memaparkan setidaknya tiga alasan mendasar mengapa partisipasi aktif warga dalam SEN 2026 sangat menentukan masa depan daerah. Pertama, data hasil sensus berfungsi sebagai kompas arah pembangunan di tengah perubahan pascapandemi dan era digital. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil pemerintah bisa jadi tidak tepat sasaran.
Kedua, hasil pendataan menjadi rujukan utama bagi legislatif maupun eksekutif dalam menyusun anggaran dan regulasi. Kualitas data ini secara langsung memengaruhi keberlanjutan berbagai program strategis, seperti bantuan bagi pelaku usaha, peningkatan kapasitas digital, hingga pemerataan akses beasiswa pendidikan.
Ketiga, sensus ini menjadi alat untuk memetakan potensi ekonomi lokal. Dengan data yang akurat, sektor-sektor pertumbuhan baru di Rejang Lebong dapat memperoleh intervensi khusus dari pemerintah guna menggerakkan roda ekonomi daerah lebih cepat.
Sinergi DPR dan BPS di Lapangan
Kegiatan FGD tersebut dinilai sebagai ruang untuk menyatukan langkah dan persepsi antara pemerintah, petugas sensus, pelaku usaha, masyarakat, dan mahasiswa. Dewi menyebut kegiatan ini merupakan sinergi nyata antara Komisi X DPR RI dan BPS agar pelaksanaan sensus ekonomi di daerah dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Sementara itu, pelaksanaan SEN 2026 di wilayah kerja BPS Kabupaten Rejang Lebong masih akan berlanjut hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 241 petugas pendataan lapangan (PPL) diterjunkan untuk menjangkau seluruh kecamatan di kabupaten tersebut.
