Kantor Wilayah DJPb Bengkulu mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp5,26 triliun hingga awal Agustus 2026. Dana yang masuk ke kas daerah tersebut diingatkan untuk segera dibelanjakan guna menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas layanan publik. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menegaskan anggaran itu tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan.
KOTA BENGKULU — Penyaluran anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke Provinsi Bengkulu terus berjalan. Hingga awal Agustus 2026, realisasinya telah menembus Rp5,26 triliun atau sekitar 62,6 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,40 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menekankan bahwa masuknya dana ke kas daerah harus segera diikuti dengan realisasi belanja pemerintah daerah.
"Dengan realisasi penyaluran TKD di Bengkulu tersebut harus diikuti belanja pemerintah daerah, dan anggaran yang telah masuk kas daerah jangan berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan," ujar Irfan di Kota Bengkulu, Kamis.
Pemprov dan Kabupaten Terima Jatah Terbesar
Dari total realisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp870,47 miliar dari pagu Rp1,40 triliun. Di peringkat kedua, Kabupaten Bengkulu Utara telah menyerap Rp638,93 miliar dari alokasi Rp995,24 miliar.
Kabupaten Seluma menyusul dengan realisasi Rp522,93 miliar dari pagu Rp820,03 miliar. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan penyaluran Rp466,96 miliar dari total anggaran Rp728,09 miliar.
Kota Bengkulu dan Kabupaten Lainnya
Kota Bengkulu sendiri telah menerima transfer dana sebesar Rp460,67 miliar dari alokasi Rp747,73 miliar. Adapun Kabupaten Kaur merealisasikan Rp432,95 miliar dari pagu Rp676,09 miliar, disusul Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai Rp431,19 miliar dari alokasi Rp723,08 miliar.
Di sisi lain, Kabupaten Mukomuko mencatat realisasi Rp423,02 miliar dari total anggaran Rp656,12 miliar. Kabupaten Bengkulu Tengah menerima Rp359,64 miliar dari pagu Rp592,14 miliar, dan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp341,85 miliar dari alokasi Rp537,49 miliar. Kabupaten Lebong menjadi penerima terkecil dengan Rp314,01 miliar dari total pagu Rp516,71 miliar.
Mengapa Percepatan Belanja Daerah Krusial?
Irfan menjelaskan, capaian penyaluran ini bukan sekadar statistik. Menurutnya, dana tersebut merupakan penggerak utama perekonomian, penjaga stabilitas layanan publik, serta fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Rafflesia.
Kanwil DJPb Bengkulu disebutnya telah melakukan monitoring dan evaluasi mingguan secara intensif. Hal ini untuk memastikan setiap rupiah dari kas negara tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
"Sesuai dengan rekomendasi strategis Regional Asset and Liability Committee (ALCo) yang menekankan pentingnya akselerasi belanja daerah sebagai shock absorber sekaligus stimulus ekonomi di tengah dinamika global," jelas Irfan.
Sinkronisasi antara APBN dan APBD di Provinsi Bengkulu dinilai telah membuahkan hasil positif. Dengan percepatan belanja, pemerintah daerah dapat segera merealisasikan program pembangunan dan layanan publik yang telah direncanakan sejak awal tahun.
